Kabupaten Cirebon, seperti banyak daerah lainnya di Indonesia, menghadapi tantangan signifikan dalam sektor kesehatan, dengan beberapa masalah utama yang perlu diatasi. Masyarakat setempat menunjukkan ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan berbasis BPJS dan KIS (Kartu Indonesia Sehat). Anggapan ini muncul dari pengalaman masyarakat yang merasa pelayanan belum optimal dan seringkali menemui kendala administratif.
Salah satu latar belakang utama ketidakpuasan ini adalah perlunya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit daerah. Meskipun sudah ada fasilitas kesehatan, optimalisasi pelayanan menjadi kunci dalam memberikan jaminan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat. Penambahan sumber daya manusia dan peralatan medis yang mutakhir perlu menjadi prioritas dalam meningkatkan kapasitas rumah sakit.
Pentingnya pelayanan kesehatan melibatkan aspek BPJS dan KIS juga menjadi sorotan. Perlu ada peningkatan sinergi antara rumah sakit dan pihak-pihak terkait dalam menangani pasien dengan skema tersebut. Koordinasi yang lebih baik antara pihak rumah sakit, BPJS, dan KIS dapat mengoptimalkan pemanfaatan program-program tersebut sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
Anggaran kesehatan yang transparan menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Adanya ketidakjelasan mengenai alokasi dan penggunaan dana kesehatan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, diperlukan keterbukaan dalam mekanisme implementasi anggaran kesehatan, termasuk pertanggungjawaban penggunaan dana secara rinci kepada masyarakat.
Peningkatan komunikasi dan sinergi antara Dinas Kesehatan (Dinkes) dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) merupakan langkah strategis. Dalam konteks “Cirebon Katon,” peran legislatif harus mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor kesehatan. Pertemuan rutin antara Dinkes dan anggota DPRD dapat membahas isu-isu kesehatan yang sedang dihadapi dan merumuskan solusi bersama.
Selain itu, penting untuk memberikan prioritas penanganan masyarakat dengan BPJS dan KIS. Penyediaan layanan yang cepat, efektif, dan efisien kepada pemegang kartu tersebut harus diutamakan. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam menangani pasien yang menggunakan BPJS dan KIS menjadi langkah yang mendesak agar proses pengobatan berjalan lancar dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Penggunaan teknologi informasi dapat menjadi solusi inovatif dalam mengatasi kendala administratif yang seringkali menjadi hambatan dalam pelayanan kesehatan. Sistem terintegrasi antara rumah sakit, BPJS, dan KIS dapat mempermudah pelacakan data pasien, pengaturan janji temu, dan pengelolaan klaim. Ini akan meminimalkan kebingungan dan meningkatkan efisiensi pelayanan.
Langkah berikutnya yang krusial adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terkait BPJS dan KIS. Program edukasi secara massal perlu ditingkatkan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai manfaat, cara penggunaan, dan hak-hak pemegang kartu. Masyarakat yang teredukasi akan lebih mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan baik.
Transparansi anggaran kesehatan merupakan fondasi penting dalam pembangunan kesehatan yang berkelanjutan. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dan untuk apa dana kesehatan digunakan. Pembentukan forum terbuka antara pemerintah daerah, Dinkes, dan perwakilan masyarakat dapat memberikan ruang bagi dialog dan pertanggungjawaban yang lebih baik.
Dalam mewujudkan “Cirebon Katon,” perlu diakui bahwa kesehatan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu terus ditingkatkan. Masyarakat yang ekonominya stabil cenderung lebih mampu mengakses layanan kesehatan tanpa beban finansial yang berlebihan.
Upaya pencegahan dan promosi kesehatan harus ditingkatkan melalui kampanye yang melibatkan masyarakat secara langsung. Pengenalan gaya hidup sehat, pola makan yang baik, dan kegiatan fisik rutin dapat membantu mengurangi beban penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, kolaborasi antara sektor kesehatan dengan sektor lain seperti pendidikan dan lingkungan perlu diperkuat. Pendidikan kesehatan harus menjadi bagian integral dalam kurikulum pendidikan, dan lingkungan sekitar masyarakat harus mendukung gaya hidup sehat.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam sektor kesehatan harus menjadi prioritas utama. Pelatihan reguler, pelibatan dalam seminar dan workshop, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan akan meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan.
Dalam menghadapi situasi kesehatan yang dinamis, perlu adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang baik. Indikator kesehatan yang relevan perlu terus dipantau untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil langkah-langkah preventif dengan cepat.
Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan menjadi faktor kunci. Partisipasi masyarakat akan menciptakan rasa memiliki terhadap program-program kesehatan yang diimplementasikan, sehingga mereka akan lebih berkomitmen untuk mengikuti dan mendukung.
Dalam merumuskan kebijakan kesehatan, perlu mempertimbangkan aspek kearifan lokal dan budaya. Pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal akan lebih diterima dan diresapi oleh masyarakat, sehingga program-program kesehatan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif.
Pemerintah daerah, melalui Dinkes, perlu memastikan ketersediaan dan aksesibilitas obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penyediaan obat yang memadai akan mendukung keberhasilan program pengobatan dan pencegahan penyakit.
Dalam merancang program kesehatan, penting untuk memperhitungkan aspek keberlanjutan. Program-program harus dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa tergantung pada sumber daya luar yang tidak pasti. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya lokal dan pembangunan kapasitas masyarakat perlu diperkuat.
Dalam menghadapi perkembangan teknologi, pemanfaatan telemedicine dapat menjadi solusi untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan. Telekonsultasi, pemantauan jarak jauh, dan edukasi kesehatan melalui platform digital dapat membantu menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih inklusif dan efisien.
Dalam konteks “Cirebon Katon,” implementasi program kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran aktif sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan ekosistem kesehatan yang berkelanjutan dan inklusif.
Sebagai bagian dari upaya menuju “Cirebon Katon,” pemerintah daerah perlu menjalin kemitraan dengan pihak swasta dalam penyediaan layanan kesehatan. Kerjasama ini dapat mencakup penyediaan fasilitas kesehatan, pengembangan teknologi medis, dan program kesehatan masyarakat.
Dalam mengejar visi “Cirebon Katon,” perlu adanya evaluasi berkala terhadap program-program kesehatan yang telah diimplementasikan. Data dan feedback dari masyarakat perlu diambil secara serius untuk melakukan perbaikan dan peningkatan yang berkesinambungan.
Demikianlah, implementasi “Cirebon Katon” dalam konteks kesehatan memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Dengan pelayanan kesehatan yang lebih baik, transparansi anggaran, dan keterlibatan aktif masyarakat, Kabupaten Cirebon dapat menjelma menjadi model masyarakat sehat yang inspiratif dan berkelanjutan. ***
Oleh : Muhammad Arsyad
Sekretaris PC GP. ANSOR KAB. CIREBON